Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. LAPORAN. Sebagaimana diamanatkan dalam. Peraturan tersebut telahSISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,. dilakukannya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholders. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 17/PRT/M/2012, BN. Yuli Astuti Saripawan, M. kemudian dipublikasikan dengan format laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 1 Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 1. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; j. Dalam pembuatan LKIP suatu. 19680924 199303 1 010. Peraturan. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem. Jakarta, 29 Januari 2021Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Balai Besar Uji Stadar Karantina Pertanian Tahun 2015-2019. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah C. Setiap rupiah uang publik yang telah diberikan untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan dipertanggungjawabkan oleh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP adalah gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan instansi. Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS sebagai penyelenggara negara. 1. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Inspektorat Kabupaten Bandung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja. Badan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2012 melaksanakanPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi tahun 2017 ini dibuat berdasarkan kepada : 1. Untuk itulah Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 tahun 2016 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi,. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). C. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan tiap pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. B. AKUNTABILITAS KINERJA A. tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Govermance di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual TahunKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. Tahun 2020 dengan tepat waktu. 4, Kuningan Tim. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada dasamya mencoba mengkomunikasikan pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya. Rudianto, M. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Jember dan wujud transparansi sertaLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual telah menyusun suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk Tahun Anggaran 2020. dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. mentaati peraturan pada perundangan maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan parameter keberhasilan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor. Laporan Akuntabilitas Kinerja. 000. • Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi untuk melaksanakan kewajiban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Masalah akuntabilitas publik dalam hal kinerja di instansi pemerintah merupakan bagian dari isu mengenai kebijakan strategis di Indonesia untuk saat ini peningkatan dalam bidang akuntabilitas Lembaga Pemerintah memiliki implikasi ekonomi dan politik yang pengertiannya cukup luas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2014 i KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga telah selesai disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2013. Kata Pengantar. 033-Sekre/2022 TANGGAL : 27 MEl 2022. Download Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2016: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan. Laporan Kinerja atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi; 2. Pedoman penyusunan LAKIP dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menterimenghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun oleh masing-masing instansi pemerintah. 1. 4. Laporan kinerja ini juga sekaligus menjadi alat atau bahan evaluasiAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Diposkan Oleh:dinkes2021 0 Komentar. 2 Maksud dan Tujuan Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Keberhasilan dan Kegagalan 1. Dasar hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Polsri tahun 2020 berdasarkan 14 (empat belas) landasan yuridis sebagai berikut: 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPHN TA 2021. Tap MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; 2. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan25-Jan-2017. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 T ahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. A. Laporan ini memuat pencapaianLaporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKAKL) Dokumen SAKIP 2023 Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga. Penyusunan LAKIP didasarkan pada Siklus Anggaran 1 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empirik apakah pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2013 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang. Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat. Semoga itikad dan upaya ini mendapat ridho dari-Nya. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah sat laporan kinerja Tahun 2022 dapat diselesaikan. 15. Sehubungan dengan hal tersebut, RSUD Prov. Laporan Keterbukaan Informasi Publik. Unduh disini. Pengertian Beberapa Istilah 1. Download Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini. . tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. e-SAKIP merupakan Sistem Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Online Kabupaten Tasikmalaya. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari UPK dalam indikator kinerja dan pertanggungjawaban sumber daya yang ada, sehingga memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai danLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia TIM PENYUSUN drg. Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar 5,57% lebih. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto, 2002). Logo Instansi Nama File. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. SOP (Standar Operasional Prosedur) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memiliki nomor SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu SOP-TU-06 yang disahkan oleh Kepala Bagian Umum. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang RencanaStandardisasi Nasional (Puslitbang BSN) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 sebagai perwujuda n dalam mempertanggungjawabkan capaian tingkat kinerja Puslitbang dalam mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan BSN. Berikut ini adalah Laporan Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah Tahun 2021 yang dapat anda unduh dalam format PDF. 4. Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan : a. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSP KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 i KATA PENGANTAR Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 2 Bidang Kewenangan dan Perangkat dan DaerahMedan selama tahun anggaran 2012, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Medan Tahun 2012 sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Laporan kinerja rnerupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018 3 BAB I PENDAHULUAN 1. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengertian • Akuntabilitas Adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum organisasi kepada. Lakip adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam pernyataan mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja dibagi menjadi 4 (e mpat) variabel. 1842, jdih. 2012. Selengkapnya . Struktur Organisasi Biro Rrekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim C. Kata Pengantar. Dalam arahannya, Widiarto menekankan bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun. Sebagai pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Universitas Brawijaya yang telah direalisasikan sesuai dengan anggaran dan peraturan pemerintah dalam periode yang ditentukan. Data dan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah d. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana pimpinan Tahun. Capaian kinerja dievaluasi dengan mengidentifikasi• Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah • Untuk akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah • Menghasilkan LAKIP terpadu = Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang terpadu sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja dan umpan balik bagi perbaikan kinerja • Diintegrasikan. 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari yang 11 . Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1615), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Jalan Wijaya Kusuma No. Laporan Capaian Kinerja. Ester Marini Lubis, MKM dr. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah L A K I P Kemenkumham RI. HH-03. Demikian Laporan ini disampaikan memenuhi sebagian kewajiban akuntabilitas instansi, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. D. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan sektor publik, pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan implikasinya terhadap fraud karena menurut peneliti masalah tersebut merupakan masalah yang sangat relevan bagi Pemerintah saat ini. Beranda. Jakarta, 28 Januari 2022. Berdasarkan PERMENPAN No. Laporan Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas,. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kecamatan Lengkong Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini Biro Investigasi menggambarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran selama Tahun 2021. Wassalamualaikum Wr, Wb. 1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkanHarus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2018 I-2 Direktorat Industri Kimia Hilir Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kimia hilir. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Tekstil Tahun 2014 2 Tekstil, serta penyusunan, penerapan dan pengawasan standardisasi industri tekstil; 5. Latar Belakang. Berikut ini adalah Laporan Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah Tahun 2021 yang dapat. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M. Laporan kinerja merupakan laporan Akuntabitas kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja yang merupakan perwujudan dari salah satu indikator dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan. Buku ini berisi profil DJKA, visi dan misi, tujuan dan sasaran, capaian kinerja, serta evaluasi dan rekomendasi. Salah satu bentuk akuntabilitas instansi pemerintahan adalah bentuk laporan akuntabilitas kinerja. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2015 Page 3 C. 12 telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 627. Tata cara. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kami meyakini bahwa manusia hanya mempunyai itikad dan yang menentukan keberhasilan itikad adalah Allah SWT. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 3. 1. Widodo, Sp. Pencapain kinerja keuangan tahun 2021 : 1) Realisasi Penerimaan mencapai Rp119. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP adalah gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan instansi tersebut yang dibiayai oleh APBN/APBD. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. 1. Berdasarkan PERMENPAN No. Kemudian Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian. Ha3: Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 dapat disusun dengan baik. 53, BN. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI BALI 2021 : ). Inpres No. Visi terkini PENS adalah sebagai institusi pendidikan tinggi yang menjadi pusat unggulanLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2021 diukur dengan membandingkan antara target dan realisasinya, berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun kegiatan yang ditetapkan. Pembina Utama Muda NIP. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 37 3. Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan BKOM Bandung tahun. Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 | iii 2. 35 tahun 2011, petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan: a) pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang. .